Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia Image
Policy analysis

Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia

Nilai total transaksi (Gross Merchandise Value - GMV) ekonomi digital Indonesia telah tumbuhl ebih dari 40% setiap tahunnya sejak 2015 dan diprediksi akan mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar digital yang paling menjanjikan di antara negara-negara tetangganya. Untuk terus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah harus memastikan keamanan ekosistem digital untuk para penggunanya dan juga menyediakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pemerintah harus mengejar target tersebut dengan berfokus pada empat area kebijakan: perlindungan konsumen, kerahasiaan data pribadi, keamanan siber, dan pembayaran elektronik. Area-area tersebut penting mengingat minimnya regulasi, dan apabila diperbaiki, maka ekonomi digital Indonesia yang inklusif akan dapat berkembang pesat. Meskipun ditangani secara terpisah, seringkali area-area tersebut saling tumpang tindih dan akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi digital Indonesia. Kerangka kerja regulasi perlindungan konsumen yang ada saat ini belum mengakomodasi model bisnis yang tengah muncul dan malah menimbulkan potensi hambatan untuk berusaha; misalnya dalam bentuk persyaratan perizinan untuk penjual online atau dalam jaringan (daring). Meningkatnya kebocoran data pribadi dan serangan siber telah menunjukkan pentingnya kerahasiaan data dan keamanan siber; namun hingga kini, kerangka regulasinya masih belum selesai dan RUU juga masih dalam tahap pembahasan. Di sisi lain, kerangka kerja regulasi pembayaran elektronik lebih mutakhir dibandingkan area lainnya. Pada area ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan rancangan rencana kebijakan yang jelas dan juga pendekatan regulasi yang lebih inovatif, termasuk ruang uji terbatas yang aman yang biasa disebut dengan istilah regulatory sandbox. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mempertahankan dialog berkelanjutan dengan para pelaku usaha yang akhirnya menciptakan dan menjaga lingkungan regulasi tetap kondusif untuk berinovasi. Akan tetapi, masalah dalam pembayaran elektronik tetap berada di area keamanan siber dan kerahasiaan data. Untuk meregulasi area ekonomi digital secara efektif, maka diperlukan proses pengaturan bersama. Pengaturan bersama atau koregulasi lebih dikenal dengan co-regulation. Pengaturan bersama adalah pendekatan regulasi yang menekankan pada prinsip ‘berbagi tanggung jawab’ antara pihak pemerintah dan non-pemerintah, misalnya melibatkan pemangku kepentingan dari sektor swasta dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Pendekatan ini fokus pada kolaborasi untuk pembuatan, adaptasi, pelaksanaan, dan evolusi kebijakan serta regulasi. Upaya tersebut membantu proses regulasi ekonomi digital karena pemerintah bisa mendapatkan data dan pengetahuan yang diperlukan, sebuah mekanisme untuk dialog dan adaptasi fleksibel akan solusi legislatif dalam sektor baru dan kerap berubah, serta bisa memfasilitasi pelaksanaan regulasi itu sendiri. Untuk mengimplementasikan pengaturan bersama, sebuah proses dialog antara pemerintah dan swasta (Public Private Dialogue - PPD) harus disusun. PPD perlu mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama, seperti pihak pemerintah, asosiasi bisnis, organisasi masyarakat, akademisi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk prosesnya. Pihak pemerintah harus mempertimbangkan untuk menggunakan alat-alat digital yang bisa mengumpulkan masukan masyarakat dan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan penilaian dampak regulasi selama berlakunya regulasi tersebut. Proses formal berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta juga harus ditetapkan. PPD perlu melibatkan pelaku usaha dalam proses regulasi, misalnya ketika menguji coba kebijakan baru, sehingga membantu memastikan regulasi tetap layak untuk diberlakukan tanpa menghambat proses-proses inovasi. Fleksibilitas proses ini mengizinkan regulator mengakomodasi perubahan teknologi digital yang sangat pesat. Regulatory sandbox adalah contoh yang praktis dan positif dari sebuah proses tersebut. Uji coba terbatas tersebut memberikan ruang inovasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis yang terlibat dalam proses kreatif, uji coba, dan eksperimen pembuatan regulasi dan kerangka kerja hukum; sifatnya pun sementara serta fleksibel. Terakhir, mekanisme pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk penilaian secara berkala terhadap proses pengaturan bersama dan memastikan bahwa semua pelajaran yang didapatkan sudah dicatat dan sifatnya transparan. Makalah ini tersusun atas empat bagian. Bagian pertama menitikberatkan pada kondisi umum ekonomi digital Indonesia, bagian kedua menjelaskan pendekatan dalam me-regulasi ekonomi digital, dan bagian ketiga berisi tentang eksplorasi tantangan-tantangan regulasi. Di bagian akhir, makalah ini menyajikan informasi tentang cara-cara untuk memperbaiki kerangka kerja regulasi ekonomi digital Indonesia.
Read more articles