Just Published
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Elevating Indonesia\u0027s Performance in Ease of Doing Business Index (Policy Reforms to Improve the \u0027Starting a Business\u0027 Indicator) Image
Policy analysis

Elevating Indonesia's Performance in Ease of Doing Business Index (Policy Reforms to Improve the 'Starting a Business' Indicator)

Indonesian President Joko Widodo has set a target of improving the country’s ranking in The World Bank’s Ease of Doing Business (EODB) index from 72nd to 40th by 2019. One barrier to meeting this challenge is Indonesia’s ranking in the Starting a Business Indicator, where it is 144th among 190 countries. According to the EODB Report, it takes 23 days and 11 procedures to register a business in Indonesia. To address this problem, the central government has implemented changes requiring parallel procedures with local governments and introduced a program called the Online Single Submission system (OSS), established in July 2018. However, there are major barriers to the success of these changes, including a lack of information for businesses, inadequate IT infrastructure, and failure to synchronize the central and local governments under the OSS. As a result, policy changes and the OSS have not been working as intended. Case studies in Jakarta, Bandung, and Bandar Lampung revealed that there are two regulations—one implemented by the local government and the other implemented by the central government—that should be revised to speed up business registration. The government should also remove a procedure from the business registration process and develop collaboration with local private sectors and business associations to improve the OSS. These changes would reduce the time required for registering a business by 17 days. These reforms would benefit small and medium businesses the most, since they are the most common types of business in Indonesia (approximately 98% of all businesses). Such a reduction in the time required to register a business would be enough to improve Indonesia’s Starting a Business Indicator ranking from 144th to 75th. Based on our findings, we recommend four policy changes. First, the Jakarta provincial government should revise the Regulation of the Head of Investment and One Stop Integrated Services 23/2017 Article 2d. The Mandatory Labor Affairs Report (MLAR) stipulated in this regulation should be removed as a business registration requirement. Its content is duplicates data provided by the BPJS Ketenagakerjaan documents as part of national social security program. In addition, requiring an MLAR contradicts the regulation of the Minister of Manpower (MOM) 14/2006, which says it is not required for business registration. Second, Government Regulation 24/2018 Article 78 should be reformed to require that the central government collaborate with local business associations to disseminate information about the OSS. This collaboration will ensure that information reaches even remote areas. Third, Government Regulation 24/2018 Article 88 should be reformed to ensure that the ministries related to the OSS assist local governments to synchronize standard operating procedures and regulations to implement the OSS. This assistance should continue for one year, after which there should be a penalty for local governments that fail to comply with the new procedures for registering businesses through the OSS. Fourth, Government Regulation 24/2018 Article 91 should be changed to ensure the government will collaborate with the private sector to improve the IT infrastructure in all regions to support the OSS. Participation by the private sector is important because they have the resources to provide internet access and computers needed to implement the OSS in districts and municipalities across Indonesia.
Read more articles