Just Published
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Reformasi Kebijakan Daging Sapi : Menghapus Pembatasan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia Image
Policy analysis

Reformasi Kebijakan Daging Sapi : Menghapus Pembatasan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia

Harga daging sapi di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal daripada pasar internasional. Hal ini menjadi tantangan bagi sekitar 28 juta masyarakat pra-sejahtera dan turut mengakibatkan rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini turut menjadi penyebab gizi buruk kronis yang diderita oleh sekitar 29% anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa pasokan daging sapi lokal mampu memenuhi sebagian besar permintaan pasar, namun harganya menjadi mahal akibat proses distribusi yang panjang dan rumit. Pemerintah berpandangan bahwa solusinya adalah memotong rantai distribusi dengan cara menyerahkan prosesnya kepada badan-badan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi yang berlaku secara nasional. Namun pada prakteknya, pendekatan sentralistik seperti ini sulit diterapkan. Jika pemerintah menjalankan sendiri proses distribusinya, anggaran pemerintah setiap tahunnya dapat terkuras hingga hampir sebesar Rp 713 milyar (52,8 juta dolar Amerika Serikat [AS]) akibat rumitnya transportasi yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Di sisi lain, apabila pedagang eceran harus menanggung biaya transportasi tersebut, maka pedagang eceran tidak akan mampu menjual daging sapinya kepada para konsumen di bawah atau pada HET tanpa merugi. Hal ini membuat kebijakan HET menjadi tidak efektif. Alternatif yang lebih baik adalah dengan memanfaatkan perdagangan internasional melalui daging sapi impor. Daging sapi impor memiliki rantai distribusi yang jauh lebih pendek, dan harga daging sapi di pasar internasional nyaris hanya separuh dari harga daging sapi lokal di Indonesia. Di saat para pedagang eceran daging sapi lokal mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat HET, daging sapi impor dapat menjadi sumber protein dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami merekomendasikan empat perubahan kebijakan. Pertama, pemerintah sebaiknya menghapuskan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 tentang HET untuk daging sapi, dan menggunakan perdagangan internasional untuk menurunkan harga bagi para konsumen. Kedua, pemerintah harus merevisi beberapa pasal dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016, seperti Pasal 10 (1) dan Pasal 11 yang mensyaratkan berbagai proses lisensi impor yang dapat memakan waktu hingga lebih dari 30 hari kerja, di mana seharusnya proses ini dipersingkat dan hanya difokuskan pada identifikasi dan pemeriksaan kualitas. Ketiga, pemerintah harus merevisi Pasal 9 (1 dan 2) yang menyatakan daging sapi dari negara-negara yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit hewan hanya dapat diimpor oleh badan usaha milik negara (BUMN), di mana seharusnya kesempatan ini juga terbuka bagi para importir swasta yang memenuhi syarat. Keempat, pemerintah harus menghapuskan Pasal 19, yang melarang pasar tradisional untuk menjual daging sapi impor. Mengingat sebagian besar (70,5%) pasar di Indonesia merupakan pasar tradisional, keberadaan daging sapi impor di pasar tradisional dapet membuat suplainya menjadi lebih stabil dan harganya senantiasa kompetitif bagi para konsumen.
Read more articles