Pada tahun 2019, industri makanan dan minuman (food and beverage atau F&B) memberi sumbangan terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan mengalami pertumbuhan secara rerata 7,78%, tertinggi dibandingkan industri non-minyak dan gas (non-
migas) lainnya. Industri ini juga menjadi satu-satunya industri non-migas yang mencatat surplus perdagangan. Di tahun tersebut, impor oleh industri ini menurun secara rerata 0,1% per tahun, sementara ekspornya meningkat secara rerata 0,7% per tahun.

Sektor F&B menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak di antara sektor non-migas lainnya pada tahun 2019. Meski jumlah pekerja perempuan di perusahaan F&B berskala besar dan menengah hanya mencapai sepertiga (36%) dari total jumlah pekerja, mereka membentuk lebih dari separuh pekerja (56% di industri makanan dan 58% di industri minuman) di Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Barang setengah jadi sangatlah penting bagi industri F&B, dan impor barang-barang ini akan meningkatkan produktivitas maupun ekspor. Kendati demikian, impor barang setengah jadi masih belum menjadi kebijakan yang populer bagi kementerian-kementerian teknis yang mengatur sektor F&B. Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mengurangi impor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk mengurangi kebergantungan pada impor barang setengah jadi untuk sektor F&B dengan memperkuat industri hulu.

Barang setengah jadi sangatlah penting bagi industri F&B, dan impor barang-barang ini akan meningkatkan produktivitas maupun ekspor. Kendati demikian, impor barang setengah jadi masih belum menjadi kebijakan yang populer bagi kementerian-kementerian teknis yang mengatur sektor F&B. Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mengurangi impor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk mengurangi kebergantungan pada impor barang setengah jadi untuk sektor F&B dengan memperkuat industri hulu.

Makalah ini mengusulkan enam rekomendasi kebijakan: Pertama, Kemenperin perlu meninjau ulang kebijakan substitusi impornya pada sektor F&B dan memberikan alasan mengapa target pengurangan impor dapat dikaitkan dengan target pertumbuhan industri F&B. Kedua, pemerintah perlu meninjau dampak perdagangan terhadap perusahaan manufaktur di sektor F&B. Ketiga, pemerintah perlu memisahkan data industri minyak kelapa sawit dari data industri F&B secara umum. Keempat, pemerintah perlu memperbaiki kualitas datanya serta memastikan bahwa data-data tersebut tersedia dan dapat diakses secara publik. Kelima, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang bersifat waktu-nyata (real-time) atas kebijakan Neraca Komoditas dan kebijakan hilirisasinya . Yang terakhir, Kemenperin perlu mengevaluasi kebijakan proteksionisnya dengan menggunakan perangkat lain selain kebijakan perdagangan.