Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi

Nadia Fairuza Azzahra
Discussion paper Center for Indonesian Policy Studies • Januari 2020 Indonesia

Abstrak

Pesantren di Indonesia yang berjumlah hampir 30.000 adalah institusi pendidikan Islam swasta dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Pesantren khususnya dikenal karena keberadaan mereka yang sudah lama di tengah-tengah masyarakat, memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di daerah pedesaan (kebanyakan di pulau Jawa).

Kendati memiliki kewenangan untuk menjalankan institusi pendidikan dengan independen, pesantren juga sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Sebagian besar pesantren didanai oleh sumber daya mereka sendiri. Sulitnya menggalang bantuan keuangan yang memadai dianggap telah berdampak pada kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi guru-guru pesantren.

Setelah pemilihan presiden, di mana kaum Muslim Jawa kebanyakan memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo, pada akhir September 2019 DPR mengesahkan “Undang-Undang Pesantren”. UU tersebut memberikan dasar hukum bagi pesantren untuk menerima dana dari pemerintah pusat dan daerah. Pendanaan pemerintah ini juga memperkenalkan pesantren pada kewajiban sekolah negeri yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. UU tersebut menyebutkan kalau pesantren akan diwajibkan untuk mengikuti sistem penjaminan mutu yang menentukan standar kurikulum, institusi, murid, dan guru.

UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi. Alih-alih, sebaiknya pemerintah menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.

Sebuah daftar pengecekan sebaiknya dibuat untuk menjadi ukuran standar pemerintah: daftar tersebut mencakup standar minimum kurikulum, fasilitas, dan pengelolaannya sambil memastikan tetap adanya otonomi bagi pesantren. Terlebih lagi, upaya-upaya perlu dilaksanakan sesuai dengan UU Pesantren untuk meningkatkan pengelolaan data pendidikan Islam Kemenag dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (Education Management Information System- EMIS) agar menghasilkan data yang akurat untuk membuat peraturan teknis di masa yang akan datang.

Metrik

  • 320 kali dilihat
  • 993 kali diunduh

Penerbit

Center for Indonesian Policy Studies

The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) is dedicated to providing policy analysis and pra... tampilkan semua