Metrik

  • visibility 2542 kali dilihat
  • get_app 2657 downloads
description Policy brief public Center for Indonesian Policy Studies

Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di masa Pembatasan Sosial terkait Pandemi Covid-19

Arianto Patunru, Galuh Octania Hatta, Pingkan Audrine
Diterbitkan 14 Mei 2020

Abstrak

Pesan Utama

- Untuk mencegah penyebaran wabah, banyak wilayah di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan berbagai tingkat pembatasan pergerakan orang dan barang.

- Minimnya kejelasan pembatasan di ranah industri dan transportasi di masa PSBB berisiko menciptakan gangguan pasok dan keterlambatan distribusi yang dapat berakhir pada kelangkaan dan kenaikan harga-harga. Kondisi tersebut kemudian juga diperumit dengan adanya pemberlakukan upaya-upaya lainnya oleh pemerintah daerah ketika mengumumkan PSBB di wilayah mereka.

- Pihak berwenang harus memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan tetap aktif dan tidak terganggu. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebaiknya mengeluarkan izin kepada semua sektor yang terlibat dalam rantai pasok pangan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebaiknya memperbolehkan izin-izin tersebut untuk diverifikasi dengan cepat pada titik-titik pemeriksaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) sebaiknya mengarahkan perusahaan surveyornya untuk meningkatkan kapasitas survey di pelabuhan-pelabuhan.

- Kemenperin, Kemenhub, dan pemerintah daerah harus memastikan protokol kesehatan ditaati oleh semua industri dan penyedia jasa transportasi dengan menjabarkan sanksi dan melakukan pemeriksaan secara acak.

- Pemerintah daerah harus mencegah penyebaran wabah dengan memastikan gangguan paling minimum terhadap pasok pangan.

Full text

 

Metrik

  • visibility 2542 kali dilihat
  • get_app 2657 downloads