Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia

Ira Aprilianti • Felippa Amanta
Policy analysis Center for Indonesian Policy Studies • September 2020 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia)

Abstrak

Sektor pengantaran makanan daring diperkirakan tumbuh sebesar 11,5% setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024. Penjualan makanan mewakili 27,85% seluruh penjualan e-commerce di tahun 2018, menjadikannya kategori terbesar di perdagangan melalui sistem elektronik. Jasa pesan antar makanan daring memperluas pilihan dan menambah kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi untuk para penjual dan pengantar. Akan tetapi, tidak adanya hubungan langsung antara konsumen dengan penjual karena adanya jasa pesan antar yang merupakan pihak ketiga memunculkan tantangan keamanan tersendiri.

Tanggung jawab untuk standar keamanan, sertifikasi pra-pasar, dan pengawasan pasca-pasar ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah kota/kabupaten. Proses registrasi yang rumit membuat pelaku usaha kecil enggan mendaftarkan bisnis mereka secara resmi sebelum memasuki pasar, sementara itu kurangnya kapasitas dan koordinasi di antara institusi pemerintah menyebabkan sulitnya pengawasan pasca-pasar yang efektif. Kondisi tersebut memiliki konsekuensi nyata—setengah dari makanan yang tidak terdaftar di Indonesia ditemukan tidak aman untuk dikonsumsi.

Untuk memperkuat sistem keamanan makanan pada jasa antar makanan daring, pemerintah kota dan kabupaten harus mengurangi hambatan masuk pasar bagi unit usaha rumah tangga. Proses sertifikasi pra-pasar harus sederhana, mengedukasi penjual tentang standar keamanan pangan, dan memfasilitasi pengawasan serta penelusuran isu-isu keamanan pangan. Pengaturan bersama dengan pihak swasta perlu untuk dimasukkan dalam kerangka kerja regulasi keamanan pangan. Pengaturan bersama tersebut menjawab kesulitan pelaksanaan umum keamanan pangan dan melengkapi penyelenggaraan peraturan dengan inisiatif sektor swasta. Hal ini harus diakui dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Pangan dan Obat-Obatan.

Terakhir, pengantaran makanan olahan sebaiknya dikecualikan sementara dari kebijakan pengurangan plastik pemerintah daerah, sementara kebijakan yang sudah ada perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus pengusaha pangan serta berbagai jenis dan karakteristik kantong plastik. Plastik yang dapat terurai tetap menjadi pilihan untuk pengusaha makanan. Pemerintah harus memberikan insentif untuk hadirnya inovasi alternatif yang kuat dan tahan lama pengganti plastik.

Metrik

  • 140 kali dilihat
  • 171 kali diunduh

Penerbit

Center for Indonesian Policy Studies

The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) is dedicated to providing policy analysis and pra... tampilkan semua