Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia terus menurun, tetapi sektor ini masih menyediakan lapangan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia . Karena rendahnya produktivitas, kemiskinan menjadi persoalan sosial utama bagi para petani. Pertanian terkonsentrasi di daerah-daerah perdesaan sehingga petani juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Makalah ini mengambil “pendekatan penghidupan berkelanjutan” yang melihat capaian-capaian kesejahteraan sebagai hasil interaksi faktor-faktor kontekstual, sumber daya atau aset penghidupan, kebijakan dan lembaga, serta strategi penghidupan. Menggunakan pendekatan ini dalam studi kasus dua desa di Jawa Tengah, makalah ini menilai seberapa jauh kebijakan- kebijakan dan program-program yang ada dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi para pekerja pertanian di perdesaan.

Sederet kebijakan dan program yang berorientasi pada produksi, seperti subsidi input dan perlindungan pasar, adalah bentuk kebijakan dan program yang paling umum untuk menyokong kesejahteraan petani. Namun, bentuk kebijakan dan program yang demikian hanyalah bersifat sementara. Subsidi pertanian juga kebanyakan berfokus pada tanaman pangan, khususnya beras, sehingga mendistorsi pasar dengan menggalakkan produksi pangan. Penghapusan subsidi- subsidi tersebut dapat mendorong budi daya tanaman dagang bernilai tinggi demi membuka jalan menuju perbaikan kesejahteraan melalui diversifikasi (penganekaragaman). Bantuan alat dan mesin pertanian kebanyakan diberikan per desa atau kelompok tani. Hal ini berarti bahwa akses ke bantuan-bantuan tersebut dipengaruhi oleh status dan lembaga sosial.

Pemerintah menjalankan program-program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), BLT bersyarat, bantuan pangan, serta berbagai program pendidikan dan kesehatan. Meski efektif untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, penargetan program-program ini perlu ditingkatkan, khususnya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama tidak diperbarui. Untuk memastikan bahwa bantuan pangan tidak menyingkirkan pedagang ritel lokal dari pasar, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbolehkan penerima bantuan program Sembako membeli makanan dari toko mana pun.

Pembangunan perdesaan juga perlu mempertimbangkan konteks geografis yang sifatnya sangatpenting. Revitalisasi Danau Rawa Pening dilaporkan telah mengancam penghidupan rumah tangga petani. Guna meminimalkan dampak-dampak negatif serta memenuhi tujuan-tujuan ekonomi dan lingkungan, pembangunan bentang lahan (lanskap) harus mengakui berbagai fungsi yang dimainkan oleh bentang lahan dan diupayakan untuk mewujudukan koherensi kebijakan dan partisipasi masyarakat lokal yang efektif.

Terakhir, pemerintah seyogianya berhenti menggunakan indeks harga (seperti nilai tukar petani [NTP]) sebagai ukuran kesejahteraan petani. Indikator yang lebih baik dapat mempertimbangkan elemen-elemen penghidupan lokal dan pendapatan petani dari pekerjaan pertanian maupun non pertanian.