Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Transfer Teknologi dan Pengetahuan untuk Peternakan Sapi Perah Kontribusi Sektor Swasta dalam Meningkatkan Produksi Susu Image
Policy analysis

Transfer Teknologi dan Pengetahuan untuk Peternakan Sapi Perah Kontribusi Sektor Swasta dalam Meningkatkan Produksi Susu

Produksi susu segar Indonesia hanya mampu memenuhi 22% permintaan susu nasional. Dengan semakin meningkatnya konsumsi susu dan adanya target nasional agar produksi domestik dapat memenuhi setidaknya 60% permintaan nasional pada tahun 2025, adalah hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas peternakan sapi perah. Upaya untuk menggenjot produktivitas ini membutuhkan adopsi berbagai teknologi, teknik, dan praktik manajemen peternakan yang lebih baik oleh peternakan sapi perah. Akan tetapi, karena peternak sapi perah sebagian besar adalah peternak rakyat, investasi pada teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri karena masalah biaya, skala produksi yang kecil, serta kurangnya informasi dan kesadaran. Dalam hal ini, menjalin kemitraan dengan sektor swasta dapat menjadi solusi, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejumlah studi kasus terkait transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan-perusahaan pengolahan besar (seperti Cimory, Frisian Flag Indonesia [FFI], dan Nestlé) dan organisasi-organisasi pembangunan internasional yang beroperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Salah satu contoh kolaborasi adalah dukungan untuk upaya digitalisasi pusat pengumpulan susu (milk collection points atau MCP). Sistem digital ini menentukan harga yang mencerminkan kualitas susu setiap peternak, sehingga memberi insentif kepada mereka untuk berinvestasi pada teknologi, perbaikan peralatan, dan manajemen yang lebih baik guna meningkatkan kualitas dan produksi susunya. Berbagai mekanisme kontrak diterapkan dalam transfer teknologi—ada transfer teknologi yang diiringi dengan kesepakatan pemasok dengan persyaratan-persyaratan pemasokan yang bersifat wajib, dan ada yang diberikan sebagai hibah dan pinjaman yang terikat dengan komitmen untuk mempertahankan kualitas dan standar susu. Sementara itu, upaya pemerintah dalam mempromosikan adopsi teknologi sebagian besar dilakukan dalam bentuk pemberian teknologi secara gratis. Pemberian teknologi gratis atau bersubsidi hanya efektif secara jangka pendek ketika teknologi tersebut diperkenalkan, dan dapat berujung pada adopsi semu; dalam jangka panjang, teknologi tersebut justru kerap ditinggalkan. Perbandingan antara program-program transfer teknologi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta juga mengungkap adanya ketidaksinambungan. Bantuan pemerintah acap kali diberikan sebagai hibah teknologi atau peralatan, yang dijalankan menggunakan vendor. Pasalnya, banyak program nasional tumpang tindih dengan program-program pemerintah lokal dan tidak dibarengi dengan pemantauan, evaluasi, dan pelatihan pengguna yang memadai. Sebaliknya, program-program yang dilaksanakan oleh sektor swasta dan donatur memanfaatkan pendekatan yang berbasis pasar dan komersial atau semi-komersial, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta meliputi pelatihan yang terstandar dan layanan purna jual (after- sales service). Program-program pemerintah dan swasta sering saling tumpang tindih dan menyampaikan pengetahuan yang bertentangan. Untuk meningkatkan adopsi teknologi oleh para peternak sapi perah, Kementerian Pertanian (Kementan) perlu mengakui dan memfasilitasi peran sektor swasta dalam transfer teknologi dan pengetahuan. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan dasar hukum yang lebih kuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementan selanjutnya, serta merevisi dan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 13/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Dengan demikian, transfer teknologi dan pengetahuan dapat menjadi skema kemitraan antara perusahaan dengan peternakan. Pemetaan upaya-upaya transfer teknologi yang telah dilakukan oleh sektor swasta, donatur, dan pemerintah lokal juga dapat dilakukan untuk mengurangi fragmentasi dan tumpang tindih program. Kementan seyogianya menghindari pemberian bantuan yang telah diberikan oleh pemangku kepentingan lainnya, dan alih-alih melengkapi dan memfasilitasi upaya-upaya tersebut melalui pendekatan berbasis pasar.
Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Policy analysis

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung

Fighting Unrecorded Alcohol : A Policy Priority for Bandung, West Java Image
Policy analysis

Fighting Unrecorded Alcohol : A Policy Priority for Bandung, West Java

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation Image
Discussion paper

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation

Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community Image
Discussion paper

Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Policy analysis

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung

Fighting Unrecorded Alcohol : A Policy Priority for Bandung, West Java Image
Fighting Unrecorded Alcohol : A Policy Priority for Bandung, West Java Image
Policy analysis

Fighting Unrecorded Alcohol : A Policy Priority for Bandung, West Java

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation Image
Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation Image
Discussion paper

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation

Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community Image
Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community Image
Discussion paper

Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community

Read more articles