Akses data dan sistem Electronic System Organizers (ESOs) merupakan isu yang penting karena dianggap sebagai alat pemaksaan (dwang middelen) yang dapat melanggar perlindungan data pribadi, kebebasan berbicara, dan privasi individu dengan mengaitkan kepada hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (ESO) harus ditinjau lebih dalam apakah telah menjaga prinsip-prinsip umum hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi.

Makalah ini menyimpulkan bahwa akses ke sistem ESO mungkin bukan praktik terbaik dan harus diambil sebagai upaya terakhir setelah semua tindakan mitigasi keamanan informasi dilakukan.