Just Published
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Perlindungan bagi Petani \u002D Upaya Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial bagi Para Pekerja di Sektor Pertanian di Indonesia Image
Policy analysis

Perlindungan bagi Petani - Upaya Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial bagi Para Pekerja di Sektor Pertanian di Indonesia

Sektor pertanian memperkerjakan lebih dari 50 juta orang yang mencakup 34% dari total jumlah pekerja di Indonesia pada tahun 2014, lebih besar dibandingkan sektor jasa, dan menempati peringkat kedua setelah sektor industri. Sayangnya, sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan, atau hanya sedikit di atasnya. Di daerah-daerah lumbung padi seperti Indramayu di Jawa Barat, buruh tani yang tidak memiliki lahan hanya berpenghasilan sekitar Rp300.000 per bulan, dan petani kecil berpenghasilan kurang dari Rp600.000 per bulan dari hasil bertani. Terbatasnya peluang kerja di desa, sistem pengairan yang buruk, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi turut menciptakan kondisi sulit di pedesaan. Akibatnya, penduduk desa memutuskan untuk berpindah ke kota, sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya persentase populasi desa jika dibandingkan dengan total populasi penduduk di Indonesia, dari 50% pada tahun 2010 menjadi hanya 46% pada tahun 2015. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mengalokasikan dana yang memungkinkan petani untuk membeli benih, pupuk, dan beras dengan harga subsidi. Namun, sejumlah lembaga pemerintah mengakui bahwa bantuan ini tidaklah efektif. Meski menghabiskan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahunan sebesar Rp52 triliun, produk subsidi yang tersedia berkualitas rendah dan sistem distribusi yang buruk berujung pada aktivitas pasar gelap. Hanya petani yang kaya dan memiliki koneksi yang diuntungkan oleh adanya program subsidi tersebut. Terdapat sejumlah program yang lebih tepat sasaran, seperti program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) serta bantuan untuk biaya kesehatan (Kartu Indonesia Sehat/KIS) dan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar/KIP). Program-program ini lebih efektif karena secara langsung menargetkan mereka yang kurang mampu membiayai kebutuhan kesehatan dan pendidikannya. Sementara itu, program asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP) dapat meringankan risiko kehilangan penghasilan akibat gagal panen. Namun, program-program tersebut sulit untuk mencapai sasarannya akibat keterbatasan anggaran, mengingat dana yang dialokasikan tak sampai separuh dari anggaran untuk subsidi pertanian. Ada tiga hal yang berpotensi untuk menjadi solusi permasalahan ini. Pertama, pemerintah dapat mengalokasikan ulang dana dari subsidi pertanian dan mengalihkannya ke skema-skema PKH, KIS, KIP, dan AUTP yang lebih efektif. Program-program ini memiliki dampak lebih besar terhadap kesejahteraan penduduk dan mengurangi risiko petani kehilangan penghasilan. Pendekatan ini memerlukan perubahan paradigma, di mana pemerintah harus menyadarkan masyarakat bahwa subsidi hanya menguntungkan para petani kaya. Kedua, setelah anggaran untuk PKH, KIS, KIP, dan AUTP meningkat, jangkauan program-program ini dapat diperluas seiring dengan perbaikan terhadap berbagai infrastruktur pendukungnya guna memastikan bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Ketiga, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan asuransi sebagai alat untuk melindungi petani berbagai jenis tanaman pangan dari risiko gagal panen. Bantuan asuransi harus dikomunikasikan secara jelas kepada para petani, proses pelaksanaannya harus disederhanakan, dan jangkauan ke area-area terpencil harus diperluas dengan bermitra dengan berbagai perusahaan asuransi swasta yang memiliki jaringan cabang dan agen yang luas.
Read more articles