Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi: Kebijakan Impor untuk Mendukung Sektor Makanan dan Minuman Indonesia Image
Policy analysis

Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi: Kebijakan Impor untuk Mendukung Sektor Makanan dan Minuman Indonesia

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur prioritas yang dapat menyokong pemulihan dan transformasi struktural ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, sektor ini menyumbang 6% terhadap Produk Domestik Bruto dan 20% terhadap total ekspor Indonesia senilai USD 45,4 miliar. Sektor ini didominasi oleh usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mempekerjakan secara keseluruhan 4,6 juta jiwa, menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Kendati demikian, industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang stagnan dalam dua dasawarsa terakhir, terutama karena lemahnya partisipasi dalam rantai nilai global. Studi ini menyajikan dua poin utama terkait industri makanan dan minuman Indonesia. Pertama, meski pemerintah kerap membanggakan produk-produk hilir untuk menunjukkan daya saing Indonesia dalam industri makanan, industri ini didominasi oleh produk-produk minyak kelapa sawit dan turunannya. Sejatinya, Indonesia adalah net importir produk-produk makanan jika barang-barang minyak kelapa sawit dan turunannya tidak dimasukkan ke dalam angka statistik perdagangan. Kebergantungan yang tinggi terhadap industri minyak kelapa sawit membuat dinamika rantai nilai global Indonesia lebih condong terhadap partisipasi ke depan (ekspor bahan baku) dengan partisipasi ke belakang (impor bahan baku untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri) yang terbatas. Produk-produk minyak kelapa sawit sifatnya lebih sederhana dibandingkan produk-produk akhir di industri makanan dan minuman, dan sebagian besar bergantung pada keunggulan iklim Indonesia. Melihat karakteristiknya yang beragam, penting untuk membedakan industri minyak kelapa sawit dari industri manufaktur makanan dan minuman olahan lainnya apabila Indonesia ingin merancang kebijakan yang meningkatkan kompleksitas produksi dan nilai tambah domestik dalam industri makanan dan minuman. Kedua, impor penting untuk meningkatkan nilai tambah untuk bergerak menuju rantai nilai hilir yang lebih kompleks. Karena keterbatasan alam, industri makanan dan minuman perlu mengimpor bahan baku dan perantara karena industri ini cenderung menggabungkan berbagai bahan yang mungkin tidak diproduksi di satu tempat saja. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa impor bahan berkaitan dengan peningkatan produktivitas perusahaan dan kualitas produk. Studi ini menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor bahan perantara dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor barang jadi sebesar 0,96%. Mempertimbangkan pentingnya pasar domestik Indonesia untuk produk-produk hilir, hasil ini menunjukkan betapa pentingnya mengimpor bahan bagi industri makanan dan minuman. Indonesia perlu membuka diri untuk mengimpor produk-produk yang diproduksi secara lebih efisien di negara lain. Akan tetapi, akses terhadap input impor, terutama produk-produk pangan dan pertanian, menjadi terbatas oleh regulasi perdagangan Indonesia yang rumit dan proteksionis. Hambatan-hambatan non-tarif kian bertambah, mencakup hampir 100% hewan, sayuran, dan produk makanan. Secara keseluruhan, hambatan non-tarif menambah biaya kepatuhan dan menyebabkan penundaan yang menghambat akses perusahaan terhadap bahan baku yang reliabel, sehingga mendisrupsi produksi. Di antara jenis-jenis hambatan non-tarif, restriksi kuantitatif dan sistem perizinan impor menjadi penyebab distorsi terbesar dalam pasar dan menghambat perdagangan secara signifikan. Restriksi kuantitatif dan sistem perizinan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2022 yang menguraikan persyaratan-persyaratan spesifik untuk mendapatkan Persetujuan Impor setiap produk perdagangan yang diregulasi. Untuk sebagian produk, seperti produk-produk susu, proses permohonan PI mensyaratkan perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi dan kementerian teknis. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Neraca Komoditas melalui Peraturan Presiden No. 32/2022, yang memperkenalkan sistem perizinan perdagangan baru berdasarkan basis data terpadu berisi stok, pasokan, dan permintaan. Neraca Komoditas menjanjikan sistem perizinan impor yang lebih sederhana, yang menghapus kewajiban memiliki rekomendasi teknis. Namun, kebijakan ini menghadirkan masalah-masalah baru bagi perusahaan, khususnya terkait reliabilitas basis data Neraca Komoditas dan fokusnya terhadap jumlah ketersediaan barang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan persetujuan impor. Guna memfasilitasi akses perusahaan terhadap bahan baku, Kementerian Perdagangan perlu memimpin peninjauan ulang dan penyelarasan peraturan-peraturan yang ada, yang masih menjadi hambatan perdagangan bagi perusahaan. Kementerian Perdagangan juga perlu mempertimbangkan penghapusan restriksi kuantitatif dan memperbolehkan perusahaan dengan API-P yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk bisa mengimpor tanpa batas kuantitas. Yang terakhir, Neraca Komoditas seyogianya hanya menjadi sumber informasi dalam membuat keputusan kebijakan strategis secara lebih luas, alih-alih sebagai dasar keputusan perizinan impor perusahaan.
Rice Policy Reform : Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia Image
Policy analysis

Rice Policy Reform : Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah (Sebuah Studi Kasus di Jakarta) Image
Policy analysis

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah (Sebuah Studi Kasus di Jakarta)

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non\u002DTarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Image
Discussion paper

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Rice Policy Reform : Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia Image
Rice Policy Reform : Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia Image
Policy analysis

Rice Policy Reform : Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah (Sebuah Studi Kasus di Jakarta) Image
Sekolah Swasta Berbiaya Rendah (Sebuah Studi Kasus di Jakarta) Image
Policy analysis

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah (Sebuah Studi Kasus di Jakarta)

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non\u002DTarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Image
Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non\u002DTarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Image
Discussion paper

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Read more articles