Mencegah Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Metode Alternatif Pengelolaan Risiko Bencana di Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah)

Hizkia Respatiadi
Policy analysis Center for Indonesian Policy Studies • Februari 2017 Indonesia

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 20 pages)

Abstrak

Banjir dan tanah longsor adalah bencana besar di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bencana yang terjadi rutin setiap tahun ini telah menyebabkan 35 korban meninggal dunia dan 31 korban luka parah di Wonosobo sejak tahun 2007.

Kajian terkini yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat menunjukkan bahwa para petani kentang secara tidak langsung turut menyebabkan erosi tanah yang memicu terjadinyabencana tersebut. Didorong oleh harganya yang tinggi, petani terus menanam kentang walaupun pendeknya akar tanaman tersebut tidak mampu menstabilkan tanah di lereng pegunungan vulkanik di Kejajar. Oleh karena itu, mereka memerlukan sumber penghasilan alternatif yang juga dapat mencegah erosi dan mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor.

Pertama, tanaman alternatif seperti carica dan terong belanda yang memiliki akar yang dalam harus menggantikan kentang yang berakar pendek sebagai tanaman utama yang dibudidayakan di kawasan tersebut. Tanaman alternatif ini dapat membantu menjaga kestabilan tanah selama musim hujan dan mencegah erosi yang memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, tanaman tersebut memerlukan lebih sedikit pupuk dan pestisida, sehingga biaya produksinya pun lebih murah daripada kentang. Hal-hal seperti ini harus disosialisasikan dengan baik kepada para petani.

Kedua, warga desa harus memanfaatkan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (community forestry) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Warga perlu memaksimalkan hak mereka untuk mengakses dan mengelola sumber daya hutan negara guna memperoleh penghasilan tambahan dengan tetap melestarikan lingkungannya. Agar para petani memiliki kapabilitas di bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia, diperlukan pula adanya program peningkatan kapasitas bagi mereka. Program tersebut juga harus melibatkan petani dengan berbagai pihak eksternal, termasuk desa-desa tetangga, badan-badan pemerintah terkait, kalangan pengusaha, dan terutama dengan Perum Perhutani selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani pengelolaan sumber daya hutan.

Yang terakhir, pemerintah juga harus melonggarkan pembatasan impor untuk produk-produk hortikultura, termasuk kentang, sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Regulasi pembatasan impor yang berlaku saat ini membuat harga kentang di Indonesia menjadi lebih mahal daripada di negara-negara tetangga. Dengan melonggarkan pembatasan tersebut, persaingan pasar untuk produk kentang akan menjadi lebih kompetitif sehingga dapat menurunkan harga. Hal ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan alternatif lain sebagai sumber penghasilan mereka sebagai pengganti kentang.

Pada akhirnya nanti, tanaman alternatif, pelestarian hutan bersama masyarakat, dan pelonggaran pembatasan impor akan membantu mengurangi risiko bahaya bencana banjir dan tanah longsor.

Metrik

  • 368 kali dilihat
  • 76 kali diunduh

Penerbit

Center for Indonesian Policy Studies

The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) is dedicated to providing policy analysis and pra... tampilkan semua