Selama ini, salah satu sumber bias kebijakan terkait komoditas pangan di Indonesia, khususnya
padi dan palawija, adalah akurasi data yang lemah. Kondisi ini mengakibatkan ongkos kebijakan
menjadi sangat mahal, baik secara ekonomi maupun politik. Contoh klasik terkait hal ini adalah
kebijakan importasi beras yang kerap menyulut debat publik karena dilakukan saat data resmi
menunjukkan surplus produksi dalam negeri relatif besar. Pada 2018 misalnya, surplus produksi
beras nasional lebih dari 10 juta ton, tapi pada saat yang sama realisasi impor beras mencapai
2,25 juta ton.

Makalah ini secara khusus membahas sejumlah isu terkait pengumpulan data pertanian tanaman pangan di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada catatan teknis pengumpulan data
tanaman pangan, isu overestimasi berdasarkan sejumlah kajian yang telah dilakukan oleh BPS,
penerapan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk mengoreksi overestimasi pada data
luas panen padi, sejumlah catatan terkait penerapan KSA, dan penutup yang berisi catatan dan
sejumlah rekomendasi kebijakan terkait penyediaan data pertanian di Indonesia, khususnya
komoditas pangan.