Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Optimizing the Use of Village Treasury Land: A Case Study of Five Villages in Central Java Image
Policy analysis

Optimizing the Use of Village Treasury Land: A Case Study of Five Villages in Central Java

Village treasury lands (tanah kas desa) originate from the colonial era and usually comprise a few hectares that remain under the control of the village government. Village Law No. 6/2014 allows villages to manage their own assets, including village treasury lands, for common welfare and the benefit of the most vulnerable groups of the village. Ministry of Home Affairs Regulation 1/2016 stipulates three relevant formats of village land use: rental, cooperation in joint ventures, and Build Operate Transfer/Build Transfer Operate (BOT/BTO). Land is a strategic resource on the Indonesian island of Java, which has a large rural population. The most common plot sizes for farmland are small and can hardly sustain the lives of their owners and are increasingly transformed to serve industrial and infrastructure purposes. For this reason, ensuring the optimal use of village treasury lands is an important policy objective. Sidomulyo and Bonorowo Villages in Kebumen District have applied the rental format for their village land and leased the land to poor farming households. Tlogojati and Beran Villages in Wonosobo District engaged in business cooperation, while villagers in Sukoharjo Village in Wonosobo District applied the BOT format when building and operating a local market. A comparative analysis of experiences in these five villages showed that the rental to farmers in Sidomulyo and Bonorowo provides the lowest gross income to the leaseholders—between IDR 2.6 and 2.8 million per year, from which input costs, rental fees, and labor fees must still be subtracted. Incomes from the cooperation with a tea plantation in Tlogojati provided as much as three times the income, and small businesses in Beran provided the village with over 20 times the income of leaseholders. It is therefore recommended that restrictive Articles 14–16 of MoHA Regulation 1/2016, which stipulate that cooperation in joint ventures and BOT/BTO models can only be considered when village budgets are insufficient, be dropped. Instead, the regulation should introduce a new paradigm for village treasury land utilization: encouraging village entrepreneurship. Entrepreneurship efforts might also involve a role for the private sector, especially when the scale of business exceeds the resources owned by a single village.
Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang\u002DUndangan Perlindungan Data Pribadi Image
Discussion paper

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Policy analysis

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia

Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang\u002DUndangan Perlindungan Data Pribadi Image
Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang\u002DUndangan Perlindungan Data Pribadi Image
Discussion paper

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Policy analysis

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia

Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Read more articles