Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia Image
Policy analysis

Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia

Konsumi minuman beralkohol (minol) di Indonesia tergolong relatif rendah, yaitu di angka 0,8 liter per kapita per tahunnya, baik yang legal maupun yang ilegal. Angka tersebut hanya seperenam dari konsumsi rata-rata di Asia Tenggara. Meskipun tingkat konsumsi alkohol rendah, penjualan langsung minol di Indonesia diatur dengan sangat ketat, sehingga menciptakan minimnya akses dan keterjangkauan alkohol legal. Kondisi tersebut patut dipertimbangkan sebagai penyebab adanya konsumsi alkohol ilegal yang lebih murah dan tersedia luas. Ratusan orang Indonesia yang kebanyakan pra sejahtera tewas akibat keracunan metanol dari mengonsumsi alkohol ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, di tahun 2018 saja pemerintah Indonesia telah kehilangan pendapatan senilai Rp1.037,5 miliar (US$ 71,5 juta) karena adanya penjualan di pasar gelap yang tidak terkena pajak. Pada tingkat nasional, penjualan resmi alkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur penjualan di e-commerce, yang saat ini telah berkembang pesat di Indonesia, terutama selama masa pandemi Covid-19. Pada April 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020. Pasal 29 dalam peraturan tersebut secara umum melarang penjualan minol di internet. Tiga bulan kemudian, sebuah Surat Edaran BPOM menarik implementasi pasal 29 tersebut tetapi tidak membatalkannya. Hal tersebut menimbulkan kebingungan tentang legalitas penjualan alkohol secara online. Prosedur khusus untuk penjualan online minol dibutuhkan terlebih untuk dua alasan. Konsumen yang memilih produk dari sebuah laman internet merasa kesulitan untuk memastikan asal minuman tersebut dan untuk menghindari konsumsi alkohol ilegal. Penjualan minol online juga meningkatkan risiko konsumsi peminum di bawah umur jika proses verifikasi selama pembelian dan pengantaran tidak dilakukan dengan benar. Alih-alih melarang penjualan minol secara online, kerangka kerja regulasi sebaiknya secara khusus memperhatikan beberapa rekomendasi di bawah ini: 1. BPOM sebaiknya membatalkan Pasal 29 dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 untuk mengakhiri kerancuan legalitas penjualan online. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap merupakan hal yang krusial dalam proses amendemen guna menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada. 2. Sistem teknis untuk memverifikasi umur dan identitas konsumen perlu diberlakukan, misalnya bisa dengan mengikuti praktik internasional yang sudah berhasil, sehingga dapat mencegah pembelian, periklanan, atau pengantaran alkohol ke masyarakat yang tergolong masih di bawah umur. 3. Cara-cara verifikasi perlu memastikan sistem distribusi digital mengecualikan segala bentuk alkohol ilegal. Kemendag juga sebaiknya menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan dan memberlakukan kode etik yang ketat. 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebaiknya mencabut larangan penjualan alkohol online dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 dan bekerja sama dengan Kemendag serta BPOM ketika membuat peraturan yang mengatur masalah liabilitas pedagang dan penyedia platform e-commerce. Liabilitas sebaiknya ada pada pedagang yang harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual.
Protecting People: Promoting Digital Consumer Rights Image
Research paper

Protecting People: Promoting Digital Consumer Rights

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Policy analysis

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung

Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism Image
Policy analysis

Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Policy analysis

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia

Protecting People: Promoting Digital Consumer Rights Image
Protecting People: Promoting Digital Consumer Rights Image
Research paper

Protecting People: Promoting Digital Consumer Rights

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Policy analysis

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung

Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism Image
Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism Image
Policy analysis

Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia  Image
Policy analysis

Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia

Read more articles