Harga daging sapi di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal daripada pasar internasional.
Hal ini menjadi tantangan bagi sekitar 28 juta masyarakat pra-sejahtera dan turut mengakibatkan
rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara tetangga,
termasuk Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini turut menjadi penyebab gizi buruk kronis yang
diderita oleh sekitar 29% anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia.
Pemerintah mengklaim bahwa pasokan daging sapi lokal mampu memenuhi sebagian besar
permintaan pasar, namun harganya menjadi mahal akibat proses distribusi yang panjang
dan rumit. Pemerintah berpandangan bahwa solusinya adalah memotong rantai distribusi
dengan cara menyerahkan prosesnya kepada badan-badan pemerintah. Selain itu, pemerintah
juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi yang berlaku secara nasional.
Namun pada prakteknya, pendekatan sentralistik seperti ini sulit diterapkan. Jika pemerintah
menjalankan sendiri proses distribusinya, anggaran pemerintah setiap tahunnya dapat terkuras
hingga hampir sebesar Rp 713 milyar (52,8 juta dolar Amerika Serikat [AS]) akibat rumitnya
transportasi yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Di sisi
lain, apabila pedagang eceran harus menanggung biaya transportasi tersebut, maka pedagang
eceran tidak akan mampu menjual daging sapinya kepada para konsumen di bawah atau pada
HET tanpa merugi. Hal ini membuat kebijakan HET menjadi tidak efektif.
Alternatif yang lebih baik adalah dengan memanfaatkan perdagangan internasional melalui
daging sapi impor. Daging sapi impor memiliki rantai distribusi yang jauh lebih pendek, dan
harga daging sapi di pasar internasional nyaris hanya separuh dari harga daging sapi lokal
di Indonesia. Di saat para pedagang eceran daging sapi lokal mengalami kesulitan untuk
memenuhi syarat HET, daging sapi impor dapat menjadi sumber protein dengan harga yang
lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami merekomendasikan
empat perubahan kebijakan.
Pertama, pemerintah sebaiknya menghapuskan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor 27 Tahun 2017 tentang HET untuk daging sapi, dan menggunakan perdagangan
internasional untuk menurunkan harga bagi para konsumen. Kedua, pemerintah harus merevisi
beberapa pasal dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016, seperti Pasal 10 (1) dan Pasal 11 yang
mensyaratkan berbagai proses lisensi impor yang dapat memakan waktu hingga lebih dari 30
hari kerja, di mana seharusnya proses ini dipersingkat dan hanya difokuskan pada identifikasi
dan pemeriksaan kualitas. Ketiga, pemerintah harus merevisi Pasal 9 (1 dan 2) yang menyatakan
daging sapi dari negara-negara yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit hewan hanya dapat
diimpor oleh badan usaha milik negara (BUMN), di mana seharusnya kesempatan ini juga terbuka
bagi para importir swasta yang memenuhi syarat. Keempat, pemerintah harus menghapuskan
Pasal 19, yang melarang pasar tradisional untuk menjual daging sapi impor. Mengingat sebagian
besar (70,5%) pasar di Indonesia merupakan pasar tradisional, keberadaan daging sapi impor
di pasar tradisional dapet membuat suplainya menjadi lebih stabil dan harganya senantiasa
kompetitif bagi para konsumen.