Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Memerangi Alkohol Ilegal : Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat Image
Policy analysis

Memerangi Alkohol Ilegal : Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat

Pada April 2018, seratus penduduk Indonesia tewas karena mengonsumsi alkohol ilegal. Mayoritas korban merupakan penduduk Bandung Raya, Jawa Barat. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir, korban jiwa akibat konsumsi alkohol ilegal di Bandung Raya hampir 5 kali lebih tinggi daripada wilayah lainnya di Indonesia. Dari tahun 2008 hingga 10 April 2018, jika dirata-rata, ada 16,3 kasus kematian akibat alkohol ilegal dalam setiap 1 juta penduduk di Bandung Raya, sementara “hanya” ada 3,40 kasus kematian dalam setiap 1 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengendalikan distribusi minuman beralkohol melalui bea impor dan cukai yang tinggi. Semua penjualnya harus memilki izin dan dilarang menjual kepada orang di bawah usia 21 tahun. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/2015 juga melarang penjualan minuman beralkohol di toko kelontong modern/minimarket maupun toko serba ada/convenience store. Terdapat lebih dari 150 peraturan daerah yang membatasi distribusi dan konsumsi alkohol, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung 11/2010 yang melarang penjualan alkohol di sekitar lingkungan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. Sayangnya, peraturan pemerintah tidak efektif dalam melindungi konsumen Indonesia dan justru harus dilihat sebagai faktor yang menyebabkan munculnya pasar gelap. Survei CIPS di awal tahun 2018 menunjukkan bahwa 45% dari responden mendapatkan alkohol mereka melalui warung-warung yang tidak memiliki izin. Peminum di bawah umur juga menjadi masalah, sebagaimana ditunjukkan oleh 21% responden survei yang berusia 14 – 20 tahun. Jumlah konsumsi alkohol di Indonesia bukanlah masalah utama. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi tingkat konsumsi alkohol di Indonesia tergolong rendah, yaitu 0,6 liter per orang per tahun. Permasalahannya justru terletak pada alkohol ilegal yang proporsinya mencapai 80% dari total konsumsi alkohol nasional (WHO, 2014). Survei CIPS menemukan bahwa 41% peminum alkohol di Bandung mengonsumsi alkohol ilegal berjenis “oplosan”, yang merupakan campuran berbahaya dari bahan-bahan yang berpotensi mematikan. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan guna memerangi alkohol ilegal dan mencegah peminum di bawah umur. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup. Pasar gelap alkohol ilegal akan terus ada jika pemerintah terus menutup akses dan keterjangkauan alkohol legal. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menurunkan cukai dan bea impor sehingga harga alkohol legal lebih terjangkau. Pemerintah pusat seyogyanya juga mencabut larangan penjualan alkohol di minimarket maupun toko serba ada. Selain itu, pemerintah daerah, termasuk Bandung, juga sebaiknya mengkaji kembali larangan alkohol di daerah mereka masing-masing. Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan alkohol legal tidak hanya akan menggantikan satu jenis alkohol dengan jenis lainnya. Alkohol legal hanya berisiko tinggi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, yang mana bukan merupakan sesuatu yang umum di Indonesia. Sebaliknya, alkohol ilegal, walaupun hanya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, menyimpan risiko besar akibat bahan-bahan yang berpotensi mematikan yang terkandung di dalamnya. Pergeseran ke alkohol legal justru dapat menyelamatkan banyak nyawa.
Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia Image
Policy analysis

Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia

Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia Image
Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia Image
Policy analysis

Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia

Policy analysis

Di Bawah Umur dan Ilegal (Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak-anak Muda)

Di Bawah Umur dan Ilegal (Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak\u002Danak Muda) Image
Policy analysis

Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia

Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia Image
Policy analysis

Optimizing the Use of Village Treasury Land: A Case Study of Five Villages in Central Java

Optimizing the Use of Village Treasury Land: A Case Study of Five Villages in Central Java Image
Policy analysis

Perbaikan Data Perkebunan Indonesia: Kopi, Gula dan Kakao

Perbaikan Data Perkebunan Indonesia: Kopi, Gula dan Kakao Image
Discussion paper

Private Sector Initiatives to Boost Productivity of Cocoa, Coffee, and Rubber in Indonesia

Private Sector Initiatives to Boost Productivity of Cocoa, Coffee, and Rubber in Indonesia Image
Read more articles