Indonesia sedang menghadapi sebuah tantangan: permintaan pangannya diproyeksikan tidak mampu dipenuhi oleh produksi domestiknya. Dari 2018 hingga 2021, permintaan beras, jagung, tepung terigu, dan kedelai nasional Indonesia kian meningkat, dengan estimasi rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar hampir 300.000 ton untuk beras, 16.000 ton untuk jagung, 26.000 ton untuk tepung terigu, dan 144 ton untuk kedelai. Produksi pangan domestik kemungkinan besar tidak dapat mengikuti tren konsumsi yang terus naik, dan impor bahan-bahan pangan ini pun masih dibatasi sehingga mempersulit perdagangan pangan yang sejatinya mampu membantu memenuhi permintaan. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan saja tidak akan cukup untuk menanggulangi kerawanan pangan jika bahan pangan saja tidak tersedia. Kekurangan pasokan pangan dapat berdampak negatif terhadap asupan kalori sekitar 26 juta masyarakat berpendapatan rendah, dan hal ini bisa berujung pada kerawanan pangan, malanutrisi, serta kemiskinan. Makalah ini menyoroti isu permintaan pangan, dengan fokus pada proyeksinya untuk periode 2025–2045 di 20 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yang warganya bahkan tidak memenuhi standar asupan kalori harian. Jumlah permintaan beras, jagung, dan tepung terigu di 20 kabupaten tersebut diproyeksikan akan meningkat 1,20% (beras), 1,27% (jagung), dan 6,24% (tepung terigu) per tahunnya.Apabila pasokan pangan di kabupaten-kabupaten tersebut terus- menerus tidak mampu mengimbangi permintaannya, pemerintah akan gagal mencapai target Visi Indonesia 2045-nya untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di daerah-daerah miskin di Indonesia melalui konsumsi pangan yang lebih sehat. Proyeksi-proyeksi ini menyiratkan dampak serius yang bisa terjadi jika Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah tepat untuk menanggapi jumlah permintaan beras, jagung, dan tepung terigu yang terus meningkat di daerah-daerah termiskin. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang holistik melalui empat perubahan kebijakan: Pemerintah harus (i) memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian yang lebih baik; (ii) memperbaiki sistem penyediaan bantuan teknologi dan mengefisienkan transfer teknologi pertanian dari sektor swasta; (iii) membebaskan perdagangan agar pasokan internasional dapat membantu terpenuhinya permintaan domestik; dan (iv) bekerja sama dengan sektor swasta dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa reformasi-reformasi kebijakan ini benar-benar diterapkan, serta mengambil peran dalam melakukan kegiatan impor.