Just Published
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods Image
Discussion paper

Helping Farmers Escape the Poverty Trap through Sustainable Livelihoods

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan Image
Discussion paper

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non\u002DTarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Image
Discussion paper

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan indikator kesehatan dan nutrisi. Namun, kemajuan ini jadi terhambat karena mahalnya harga pangan. Proporsi pengeluaran untuk pangan mencapai hampir setengah dari pengeluaran rata-rata orang Indonesia. Selain itu, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan tingginya harga pangan ini berkontribusi terhadap angka kemiskinan. Diperkirakan untuk setiap kenaikan harga 1%, jumlah kepala yang masuk kategori prasejahtera juga meningkat sebanyak 1%. Kontributor utama tingginya harga pangan adalah prevalensi dari pemberlakuan hambatan nontarif atau non-tariff measures (NTM) untuk perdagangan pangan dan pertanian internasional. Di tahun 2020, tercatat ada 466 hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk komoditas pangan dan pertanian. Hambatan tersebut termasuk di antaranya restriksi kuantitatif (QR) dan standar Sanitasi dan Phytosanitary (SPS), inspeksi pra-pengiriman, dan hambatan teknis perdagangan (TBT). Marks (2017) menghitung bahwa hambatan non-tarif untuk beras berdampak setara denganvtingkat tarif proteksi efektif (effective rate of protection atau ERP)1 sebesar 67,2%, sementara itu hambatan non-tarif untuk produk daging berdampak setara sebesar 37,4%. Faktor terbesar dari perbedaan harga tersebut bisa dikaitkan dengan restriksi kuantitatif atau kuota (QR). Penghapusan hambatan non-tarif untuk beras dan daging diperkirakan akan mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 2,8 poin persentase. Penghapusan hambatan non-tarif untuk beras akan memberikan dampak terbesar (senilai 2,52 poin persentase), sementara penghapusan hambatan non-tarif untuk daging akan berdampak lebih kecil, yaitu mengurangi kemiskinan hanya sebesar 0,21 poin persentase. Dampak penghapusan hambatan perdagangan terhadap angka kemiskinan diperkirakan lebih besar di area pedesaan dan pada provinsi yang paling miskin, terutama di Nusa Tenggara Timur (-7,28 poin persentase), Papua Barat (-4,87 poin persentase), dan Maluku (-4,17 poin persentase). Sementara itu, penghapusan kuota akan paling berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Penghapusan kuota untuk impor beras saja akan mengurangi insiden kemiskinan di Indonesia sebesar 2,31 poin persentase, dan pencabutan kuota untuk beras dan daging akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,6 poin persentase. Ketimpangan, dihitung dengan koefisien Gini, juga diperkirakan akan menurun jika hambatan non-tarif untuk beras dan daging dihapus, namun dampaknya kecil, yaitu hanya berkurang sebesar 1,76%. Selain itu, penurunan tersebut juga terjadi lebih nyata di daerah pedesaan (2,5%), jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan (0,98%). Setelah itu, konsumsi pangan, dihitung dengan melihat pengeluaran untuk beras dan daging, akan meningkat. Estimasi tersebut menggambarkan mengapa Indonesia perlu mengurangi hambatan non-tarif untuk makanan dan komoditas pertanian guna mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat. Menghilangkan kuota dan menggantinya dengan perizinan impor otomatis adalah dua perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terbesar. Membebaskan perdagangan pangan harus disertai dengan peningkatan persaingan antar importir, perbaikan sistem untuk memfasilitasi proses impor, dan kebijakan pertanian inovatif untuk meningkatkan persaingan produsen domestik.
Read more articles