Just Published
Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F\u0026B Indonesia Image
Policy analysis

Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia

The Importance of Trade For MSEs in The Indonesian F\u0026B Sector Image
Policy analysis

The Importance of Trade For MSEs in The Indonesian F&B Sector

Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian Image
Policy analysis

Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian

Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture Image
Policy analysis

Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture

Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F\u0026B Indonesia Image
Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F\u0026B Indonesia Image
Policy analysis

Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia

The Importance of Trade For MSEs in The Indonesian F\u0026B Sector Image
The Importance of Trade For MSEs in The Indonesian F\u0026B Sector Image
Policy analysis

The Importance of Trade For MSEs in The Indonesian F&B Sector

Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian Image
Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian Image
Policy analysis

Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian

Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture Image
Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture Image
Policy analysis

Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Effects of the Pesantren Law on Indonesia’s Education System – A Projection Image
Discussion paper

Effects of the Pesantren Law on Indonesia’s Education System – A Projection

Indonesia’s Almost 30,000 pesantren are private Islamic education institutions and acknowledged as part of Indonesia’s education system. They are particularly known for their long presence in society delivering education to those coming from low-income families in rural areas mostly on the island of Java. While retaining the authority to conduct education independently, pesantren have long received some public financing but significantly less than public schools. To a large extent, pesantren are funded independently from their own sources. Problems to raise adequate financial support are considered to have affected the quality of facilities and infrastructure as well as the remuneration of pesantren teachers. Following presidential elections, in which Javanese Muslims largely provided their support to incumbent President Widodo, in late September 2019 the Indonesian House of Representatives (DPR) passed the “Pesantren Law.” It provides the legal base for pesantren to receive funding from central and local governments. This public funding introduces pesantren to the regulatory obligations of public schools. The law states that pesantren are going to be subjected to a quality assurance system that determines standards for the curriculum, the institution, the students and the teachers. The Pesentran Law potentially results in the disappearance of the pesantren’s distinctive features determined by the Kyai and the demand of the community in which they operate. Instead, it is recommended that the government provides funds only as an incentive to improve pesantren education. The pesantren should remain largely autonomous to preserve their diversity and to prevent that their accountability is going to be redirected from their respective communities towards government institutions. A checklist should set benchmarks for the government: it should impose minimum standards for the curriculum, facilities and management while still ensuring substantial autonomy for the pesantren. Moreover, efforts are needed in accordance with the Pesantren Law to improve MORA’s Islamic education data management and the Education Management Information System (EMIS) to generate reliable data for future technical regulations.
Pendanaan Publik untuk Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Image
Discussion paper

Pendanaan Publik untuk Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia Image
Policy analysis

Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia

Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia Image
Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia Image
Policy analysis

Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Gula di Indonesia

Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Co\u002Dregulating the Indonesian Digital Economy Image
Research paper

Co-regulating the Indonesian Digital Economy

Policy analysis

Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia

Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia Image
Policy analysis

Creating Informed Consumers: Tracking Financial Literacy Programs in Indonesia

Creating Informed Consumers: Tracking Financial Literacy Programs in Indonesia Image
Read more articles