Just Published
Policy brief

​Persepsi Orang Tua terhadap Pembelajaran Tatap Muka

Policy brief

Parent’s Perception on Face-to-Face Learning

Policy brief

​Persepsi Orang Tua terhadap Pembelajaran Tatap Muka

Policy brief

Parent’s Perception on Face-to-Face Learning

Most Viewed
Policy analysis

Perbaikan Data Perkebunan Indonesia: Kopi, Gula dan Kakao

Subsektor perkebunan masih menghadapi masalah struktural yaitu lemahnya sistem pengumpulan data perkebunan. Pengumpulan data masih dilakukan manual dengan proses bisnis yang cukup panjang dan berjenjang serta menggunakan metode kompilasi yang sangat rentan terhadap kesalahan dan unsur subjektivitas petugas pengumpul data. Makalah kebijakan ini menganalisis pentingnya perbaikan sistem pendataan perkebunan, terutama untuk beberapa komoditas perkebunan strategis, seperti kopi, kakao, dan tebu. Dalam jangka pendek dan menengah, perbaikan sistem pengumpulan data dapat berfokus pada modernisasi proses bisnis dan perbaikan metodologi. Dalam jangka panjang, perlu dikembangkan metode pengumpulan data yang didasarkan pada pengukuran yang objektif, seperti metode penginderaan jauh menggunakan citra satelit untuk meningkatkan kualitas data areal tanam.
Discussion paper

Improving Indonesia’s Food Statistics through the Area Sampling Frame Method

One of the sources of policy bias against food commodities in Indonesia, particularly rice and secondary crops, is the low level of data accuracy. This situation has led to a surge in policy costs, both in economic and political terms. A paradigmatic example is the implementation of rice import policies that oftentimes provoke widespread public debate, when at the time official data show a relatively large surplus in national production. In 2018, for instance, despite national rice production surplus surpassing 10 million tons, the realized rice import figures reached 2.25 million tons. This paper specifically addresses a number of issues related to the process of collecting agricultural data on food crops in Indonesia. The analysis focuses on technical account of food crop data collection, the problem of overestimation based on several studies conducted by Statistics Indonesia (BPS), the application of the Area Sampling Frame (ASF) method to revise overestimated data on harvested rice areas, some notes on the ASF application, and closes with several notes and policy recommendations regarding the availability of agricultural data in Indonesia, particularly food crops.
Policy brief

Mitigating Food Supply Chain Disruptions Amid Covid-19

Policy brief

Indonesian Food Trade Policy during Covid-19

Suggested For You
Policy analysis

Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia

Perdagangan internasional sektor pangan dan pertanian meningkat hingga lebih dari dua kali lipat sejak 1995 dan mencapai nilai US$ 1,5 triliun pada 2018. Indonesia diuntungkan oleh perdagangan itu, karena impor pangan dan pertanian mencapai nilai US$ 20 miliar dan ekspor sebesar US$ 37 miliar pada 2018. Indonesia mengimpor komoditas pangan seperti gandum, bawang putih, kacang kedelai, gula, dan daging sapi, serta mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif seperti kelapa sawit, kopi, kacang, rempah-rempah, dan produk pangan olahan. Meningkatnya daya saing industri makanan, minuman, dan tembakau menandakan adanya potensi besar bagi Indonesia untuk bersaing di kancah dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun perdagangan pangan sangat penting, Indonesia menerapkan hambatan non-tarif yang lebih ekstensif dalam perdagangan sektor pangan dan pertanian daripada negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hambatan non-tarif adalah upaya kebijakan selain tarif yang diberlakukan untuk perdagangan internasional. Per Januari 2021, ada 466 hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh delapan kementerian dan instansi pemerintah yang berbeda yang mengatur hamper semua produk pangan dan pertanian. Hambatan non-tarif ini menambah biaya pelaksanaan, pengadaan bahan baku, dan proses adaptasi untuk masuk ke usaha manufaktur makanan dan minuman (mamin), serta membatasi akses perusahaan ke pasar global, dan mengurangi produktivitas serta daya saing. Oleh karena itu, hambatan non-tarif bisa berlaku sebagai pembatasan yang mahal bagi perdagangan, bahkan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada hambatan tarif. Dengan demikian, hambatan non-tarif juga mengganggu ketahanan pangan. Saat ini Indonesia hanya menduduki peringkat 65 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan pangan Global atau Global Food Security Index. Undang-undang Omnibus tentang Cipta Kerja tahun 2020 merevisi Undang-Undang Pangan tahun 2012 menjadi kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka. Akan tetapi, peraturan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang mengandung hambatan nontarif untuk impor pangan masih tetap berlaku. Upaya-upaya teknis seperti upaya sanitasi dan phytosanitary (SPS), hambatan teknis perdagangan (TBT), dan inspeksi pra pengiriman (PSI) meningkatkan biaya kepatuhan dan penyimpanan karena adanya inefisiensi dalam pelaksanaan hambatan non-tarif. Restriksi Kuantitatif atau Kuota (QR) yang diberlakukan melalui sistem perizinan impor yang tidak otomatis juga dikaitkan dengan keterlambatan impor karena proses yang rumit, sehingga menyebabkan kelangkaan pangan di pasar dan harga eceran domestik yang melesat naik. Ada tiga perubahan yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi biaya hambatan non-tarif. Pertama, Kementerian Perdagangan harus memimpin penilaian komprehensif terhadap hambatan non-tarif yang ada. Regulatory Impact Assessments (RIA) atau Penilaian Dampak Regulasi seharusnya bisa mengklarifikasi biaya dan manfaat hambatan non-tarif tertentu, dan mengizinkan penghapusan regulasi yang memiliki biaya net besar. Kedua, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sistem guna meminimalisasi biaya kepatuhan. Terakhir, Kementerian Perdagangan harus mulai menggunakan sistem perizinan impor otomatis yang mengganti sistem kuota guna memfasilitasi transparansi, prediktabilitas, dan kemudahan perdagangan.
Read more articles
Take the red pill. Enhance your publishing experience.
This institutional repository is powered by Neliti, a free website builder for academic content providers. Migrate your repository, journal or conference to Neliti now and discover a world of publishing opportunities. Migrate Now right-arrow-icon