Just Published
Policy analysis

Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian

Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang

From Export Ban to Export Acceleration: Why Cooking Oil Price Interventions Were Ineffective

Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif

Policy brief

Addressing the Employability of SMK Students through Improved English Curriculum

Policy brief

Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Policy analysis

Addressing the Employability of SMK Graduates through Improved English Curriculum

Policy analysis

Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Policy brief

Addressing the Employability of SMK Students through Improved English Curriculum

Policy brief

Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Policy analysis

Addressing the Employability of SMK Graduates through Improved English Curriculum

Policy analysis

Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Most Viewed
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Policy analysis

Penerapan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia: Kisah dari Dua Desa

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (property rights), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru tergoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut. Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (partial property rights) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa. Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masingmasing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.
Read more articles