Just Published
Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif Image
Policy brief

Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif

Minyak sawit merupakan minyak goreng sayur yang paling banyak digunakan di dunia. Indonesia dan Malaysia, secara berturut-turut, memproduksi 57% dan 27% dari minyak sawit yang tersedia di pasar global. Selain menjadi jenis minyak goreng yang populer digunakan, minyak sawit juga diolah menjadi biodiesel dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk makanan olahan, deterjen, dan kosmetik. Di Indonesia, minyak sawit digunakan untuk makanan (48,59%), biodiesel (39,85%), dan oleokimia (11,51%), dengan total produksi minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dan minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil atau CPKO) sebanyak 51,3 juta ton pada 2021, yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 51,8 juta ton pada akhir 2022, menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Meski penggunaannya masih didominasi untuk makanan, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel tampak mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, yakni naik 26,40% dalam lima tahun terakhir karena pemerintah memberlakukan kebijakan mandatori B30. Kebijakan ini mewajibkan pencampuran 30% bahan bakar berbasis minyak sawit ke biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar dan menggenjot produksi minyak sawit domestik. Di sisi lain, sebagian besar produk yang dihasilkan dari minyak sawit (CPO, minyak inti sawit (palm kernel oil atau PKO), dan produk-produk turunannya) yang diproduksi di Indonesia adalah untuk diekspor (65%), sementara hanya 35% ditujukan untuk penggunaan domestik. Situasi ini menimbulkan tarik ulur antara penggunaan alternatif minyak sawit, pasokan untuk pasar global, dan konsumen domestik.
Discussion paper

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang\u002DUndangan Perlindungan Data Pribadi Image
Policy analysis

Reforming Trade Policy to Lower Maize Prices in Indonesia

Reforming Trade Policy to Lower Maize Prices in Indonesia Image
Discussion paper

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation

Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation Image
Read more articles