Just Published
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Future Food Demand in Poor Indonesian Districts Image
Policy analysis

Future Food Demand in Poor Indonesian Districts

Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations Image
Policy analysis

Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations

Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan Image
Policy analysis

Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan

Future Food Demand in Poor Indonesian Districts Image
Future Food Demand in Poor Indonesian Districts Image
Policy analysis

Future Food Demand in Poor Indonesian Districts

Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations Image
Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations Image
Policy analysis

Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the Impact of Regulations

Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan Image
Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan Image
Policy analysis

Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
The Government’s Role in the Indonesian Rice Supply Chain Image
Policy analysis

The Government’s Role in the Indonesian Rice Supply Chain

The national rice consumption in Indonesia is among the highest in the world, reaching 29.13 million tonnes in 2017. It has been estimated that it might increase to 31.7 million tonnes by 2045 along with the increase in population. In contrast, Indonesia has seen a decline in rice production in recent years. The combination of increased demand and declining production is likely to cause a widening imbalance between rice supply and demand. While Indonesia still imports rice, the country fulfills the largest share of its rice demand domestically. The domestic supply chains are therefore of utmost importance for stable, affordable and accessible rice supplies. However, distribution channels vary in each province throughout Indonesia. From farmers to consumers, the chains may include middlemen, millers, wholesalers, and retailers, each with their own unique function. Regulating the number of intermediaries involved in the distribution and processing chain of domestically produced rice is not desirable as these intermediaries are required to connect farmers with consumers. Bulog is supposed to help ensure food security by being involved in the domestic supply chain. However, they face their own challenges on both upstream and downstream levels. Bulog is obliged to maintain national rice stocks and distribute them for direct welfare assistance. However, since the new Non-Cash Food Assistance (BPNT) program relies largely on private suppliers, the distribution of public rice stocks has been compromised. Furthermore, the poor quality of rice stocks in Bulog warehouses cannot compete with those of private suppliers. Under these circumstances, Bulog’s role needs to be reconsidered. The private sector should play a greater role in domestic rice markets and Bulog should only participate in rice distribution during emergency situations. Presidential Regulation 48/2016 Article 8 needs to be revised to allow Bulog to focus on protecting consumers through disaster-relief programs. As a practical short-term solution to lower rice prices and improve the efficacy of Bulog, Bulog’s monopoly on imports of medium-quality rice should be removed. Private companies should be eligible to access an automated licensing system and to import medium-quality rice to Indonesia.
Reformasi Kebijakan pada Industri Unggas di Indonesia Image
Discussion paper

Reformasi Kebijakan pada Industri Unggas di Indonesia

Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Reformasi Mekanisme Penyaluran Benih Jagung Hibrida Image
Policy analysis

Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Reformasi Mekanisme Penyaluran Benih Jagung Hibrida

Read more articles