Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung Image
Policy analysis

Combating Unrecorded Alcohol Through Law Enforcement: A Case Study in Greater Bandung

Between January and April 2018, more than 100 people across Indonesia died after consuming non-conforming alcohol (oplosan). It contained methanol, which is an industrial alcohol not suitable for human consumption. Many of these cases were concentrated in Greater Bandung, a metropolitan area that comprises of Bandung District (kabupaten), West Bandung District, Bandung City, and Cimahi City, where 57 fatalities were recorded. A year later, the Center for Indonesian Policy Studies conducted a case study in Greater Bandung area to find out whether government efforts to contain the sale of oplosan have been successful and are able to prevent a similar tragedy from occuring in the future. Interviews were conducted with local government officers, the police, the local government’s law enforcers Satpol PP, and several other stakeholders. The study found that law enforcement faces serious challenges. Human resources are not enough. Both, the Drug Unit of Bandung District Police and Satpol PP in Cimahi City have only 1 officer for about 150,000 people in their jurisdictions. These officers have several targets and are not just focused on fighting oplosan. Neither do they have a specific budget for that and they lack sufficient technical equipment. A more effective fight against oplosan requires better records and data management, which currently reduces the strategic planning abilities of the authorities. Institutional frictions affect the cooperation between different government agencies and there are incidences of corruption, where oplosan vendors are being tipped off before raids. It is recommended that Indonesia conducts regulatory reforms that make properly produced alcoholic beverages more affordable and accessible. Surveys among alcohol consumers in Bandung showed that oplosan is mostly being purchased because it is cheaper and more accessible. Current regulations that set the minimum legal drinking age at 21 years old needs to be strictly enforced. Secondly, there needs to be a dedicated local government budget for the fight against oplosan and the enforcement agencies need more officers with specialized training. The agencies should also cooperate with civil society actors with close ties to the local communities to identify and prosecute oplosan vendors. Thirdly, there needs to be more educational and counseling efforts in schools and universities. The youth needs to learn about the dangers of methanol poisoning through oplosan. Currently, only about a quarter of the students in Bandung have heard of campaigns that stressed the dangers of consuming oplosan.
Policy analysis

Promoting Food Safety in Indonesia’s Online Food Delivery Services

Promoting Food Safety in Indonesia’s Online Food Delivery Services Image
Policy analysis

Expanding Hybrid Rice Production in Indonesia

Expanding Hybrid Rice Production in Indonesia Image
Policy analysis

Reforming Trade Policy to Lower Maize Prices in Indonesia

Reforming Trade Policy to Lower Maize Prices in Indonesia Image
Read more articles