Mengurangi Stunting melalui Reformasi Perdagangan: Analisis Harga Pangan dan Prevalensi Stunting di Indonesia

Assyifa Szami Ilman • Iqbal Dawam Wibisono
Policy analysis Center for Indonesian Policy Studies • March 2019 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 17 pages)

Abstract

Stunting di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena telah memengaruhi 30,8% anak-anak di bawah usia lima tahun - hampir delapan juta anak pada tahun 2018. Pemerintah telah merancang beberapa intervensi untuk mengurangi stunting, yang terdiri atas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Program-program ini bertujuan, misalnya, untuk menciptakan budaya pola konsumsi makanan yang baik dan meningkatkan fasilitas sanitasi. Walaupun hal ini akan meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan pangan, program-program tersebut tidak cukup untuk mengatasi kurangnya aksesibilitas pangan di Indonesia, yang disebabkan oleh harga komoditas pangan yang sangat tinggi. Disaat Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Keamanan Pangan Global dari posisi 76 di tahun 2018 menjadi 65 di tahun 2018, terdapat beberapa indikator di mana Indonesia masih memperoleh nilai di bawah rata-rata global, seperti kualitas protein, ketersediaan mikronutrien, kecukupan pasokan makanan, dan proporsi konsumsi makanan sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga. Studi ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara harga pangan dengan kejadian stunting. Untuk menjamin akses berkelanjutan ke makanan bergizi, kebijakan perdagangan yang menyebabkan harga pangan yang lebih tinggi perlu ditinjau kembali karena kebijakan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam mengurangi kasus stunting. Pertama, Permendag Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 16(1) perlu direvisi karena peraturan ini membiarkan BULOG memonopoli impor beras. Dengan membiarkan perusahaan lain bersaing dengan BULOG, pasar beras akan menjadi lebih efisien dan harga beras akan turun. Kedua, Kementerian Perdagangan harus menghapus larangan daging sapi impor murah untuk masuk pasar tradisional, seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016, Pasal 19. Aturan serupa di Pasal 9 juga perlu ditinjau kembali, karena pasal tersebut membatasi kegiatan impor daging sapi hanya kepada BUMN dengan alasan kesehatan, membuat rumit prosedur birokrasi dan semakin mengurangi akses ke daging sapi sehingga perlu ditinjau ulang. Nantinya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian perlu memperluas pengawasan teknis terhadap kesehatan komoditas sapi impor juga kepada pelaku swasta. Ketiga, Permendag Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 3(1) dan 3(2) yang mengatur impor jagung harus dihapus karena membuat harga jagung lebih tinggi dan memengaruhi biaya produksi industri unggas lebih tinggi, dan pada akhirnya menyebabkan harga daging ayam dan telur lebih tingg

Metrics

  • 174 views
  • 109 downloads

Publisher

Center for Indonesian Policy Studies

The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) is dedicated to providing policy analysis and pra... see more