Just Published
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia Image
Discussion paper

Menuju Sistem Agropangan yang Lebih Berkelanjutan di Indonesia

Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Towards More Sustainable Agro\u002Dfood Systems in Indonesia Image
Discussion paper

Towards More Sustainable Agro-food Systems in Indonesia

Most Viewed
Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid\u002D19 Image
Policy brief

Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pesan Utama: - Penyebaran pandemi Covid-19 yang cepat telah menyebabkan gangguan pada sektor pendidikan Indonesia di mana sekitar 45 juta siswa tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mereka di sekolah. - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. - Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. - Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh. - Krisis Covid-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait (Kemendikbud dan Kemenag) dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan Image
Book

Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan

Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu.
Suggested For You
Protecting the Farmers (Improving the Quality of Social Protection Schemes for Agricultural Workers in Indonesia) Image
Policy analysis

Protecting the Farmers (Improving the Quality of Social Protection Schemes for Agricultural Workers in Indonesia)

The agricultural sector covers 34% of the total employment in Indonesia in 2014, larger than those employed in services, and second only to industry sector. In estimation, this amounts to more than fifty million people - a significant share of the Indonesian workforce. Unfortunately, most of them live below the poverty line or just slightly above it. In rice-producing districts such as Indramayu in West Java, landless farm workers earn only about IDR 300,000 per month and small-scale farmers make less than IDR 600,000 per month from farm work. Limited job opportunities in the villages, poor irrigation systems, and unpredictable weather are among the factors that add to rural predicaments. Consequently, people in the villages choose to migrate into cities, indicated by the decreasing percentage of rural population compared to the total population in the country, from 50% in 2010 to just 46% in 2015. To address this situation, the government allocates funds that enable farmers to buy seeds, fertilizers, and rice at subsidized prices. However, government agencies acknowledge that this support is ineffective. Despite their hefty annual state budget of IDR 52 trillion, the subsidized products are of low quality and their poor distribution systems leading to black market activities. Only the rich, well-connected farmers take advantage of these subsidies. As poor farmers and farm workers struggle with their low-income, more targeted support programs such as conditional cash transfers (Program Keluarga Harapan/PKH) and financial assistance for healthcare (Kartu Indonesia Sehat/KIS) and education (Kartu Indonesia Pintar/KIP) are recommended. These programs can be more effective as they directly address recipients with insufficient earnings to cover their healthcare and education expenses. Meanwhile, agricultural insurance programs for rice farmers (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP) can help them by alleviating their income losses due to harvest failures. However, these programs are currently unable to reach their objectives due to budget restraints as their funds are less than half of the farm subsidies. There are three possible solutions: firstly, the government may reallocate funds, from ineffective and costly farm subsidies to the more targeted and effective PKH, KIS, KIP, and AUTP schemes. These programs have greater impact on people’s livelihood and reducing farmers’ risk of income losses. This approach will require a paradigm shift, in which the government must improve public awareness that the subsidies only benefit the wealthy farmers. Secondly, once the budget of PKH, KIS, KIP, and AUTP increases, their coverage can be expanded along with an improvement of their targeting efforts and the infrastructure of the support systems. Thirdly, the government may develop their insurance policy as a tool to protect the farmers of various food crops against the risk of harvest failures. The insurance benefits must be clearly communicated to the farmers, the processes involved must be simplified, and the coverage to remote areas must be expanded in partnership with private insurance firms that maintain a wide network of branches and agents.
Read more articles